KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 53 /PB/2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

 

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN;

Menimbang:

a. Selengkapnya...


Download file ZIP


 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 43 /PB/2013
TENTANG
LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

 

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN;

Menimbang:

a. Selengkapnya...


Download file ZIP


 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 28 /PB/2006
TENTANG
PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS
DALAM TAHUN ANGGARAN 2006 KEPADA PEGAWAI NEGERI,
PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang:

  1. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, dipandang perlu untuk memberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2006 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun;
  2. bahwa diperlukan petunjuk teknis untuk kelancaran pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2006 yang akan dibayarkan pada bulan Juli 2006;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2006 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan; Selengkapnya...

Download file ZIP


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 27 /PB/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-26/PB/2006 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN UMUM
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang:

a. Selengkapnya...


Download file ZIP


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 26/PB/2006
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA, DAN
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, telah ditetapkan pemberian Tunjangan Umum;
  2. bahwa Direktur Jenderal Perbendaharaan berwenang untuk menetapkan tata cara pembayaran Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; Selengkapnya...

Download file ZIP


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 12/PB/2007
TENTANG
PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN
UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

  1. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur jumlah hari kerja dan besaran uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
  2. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, prosedur dan tata cara permintaan serta pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil; Selengkapnya...

Download file ZIP


    DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
    PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
    NOMOR PER- 17/PB/2008
    TENTANG
    PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS
    DALAM TAHUN ANGGARAN 2008 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA,
    DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN

    DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

    Menimbang :

    1. bahwa dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatakan kesejahteraan Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjngan, perlu memberikan gaji/pensiun/tunjngan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2008 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan;
    2. bahwa untuk kelancaran pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun Tahun Anggaran 2008 diperlukan petunjuk teknis pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas;
    3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan; Selengkapnya...

    Download file ZIP